A. JALUR ZONASI
1. Kuota jalur zonasi sebesar 55% (lima puluh lima persen).
2. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
3. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua)/zona terdekat, Zona 3 (tiga), dan Zona 4 (empat) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf C.
4. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMKN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf D.
5. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN dan SMKN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius 300 m dari titik koordinat sekolah tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
6. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
7. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
8. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
9. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian hanya diperbolehkan hanya dalam 1 (satu) jenis SMAN atau SMKN.
10. Pilihan kompetensi keahlian untuk SMKN dilakukan pada awal pendaftaran PPDB.
11. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda.
12. Calon peserta didik yang memilih Jalur Zonasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
13. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022 yang akan memilih Jalur Zonasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
14. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur zonasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021.
15. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
16. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/online, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam Zonasi Terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
17. Proses pendataan calon peserta didik jalur zonasi radius tempat tinggal diatur sebagai berikut:
a. Dilaksanakan secara daring/online melalui laman https://ppdb.jogjaprov.go.id
b. Calon peserta didik memasukkan data titik koordinat dan foto rumah tempat tinggal (tampak depan)
c. Calon peserta didik menunggu hasil validasi dari panitia Dinas DIY dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi.
18. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi sekolah seni dan kelas khusus olahraga.
B. JALUR AFIRMASI
1. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi :
a. calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
b. calon peserta didik disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
2. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.
3. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan, khusus diperuntukkan bagi calon peserta didik program afirmasi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik jalur afirmasi yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/online, maka akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya pada zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
5. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 (satu) pada SMAN atau SMKN yang dituju.
7. Calon peserta didik yang memilih jalur afirmasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
8. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
9. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
10. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota.
11. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
12. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
a. Nilai Gabungan;
b. pilihan Sekolah; dan
c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
13. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih Jalur Afirmasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
14. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021.
15. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi setelah penyaluran calon peserta didik jalur afirmasi dari zona terdekat maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
16. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu diatur sebagai berikut:
a. Dilaksanakan secara daring/online melalui laman https://ppdb.jogjaprov.go.id
b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi. Calon siswa memilih pranala proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan kabupaten/kota domisili masing-masing.
Dokumen yang diunggah adalah:
1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar; dan
2) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai berikut:
| NO | KOTA YOGYAKARTA | KAB. BANTUL | KAB. GUNUNG KIDUL | KAB. KULON PROGO | KAB. SLEMAN |
| 1 | Print out DTKS | Print out DTKS | Print out DTKS | Print out DTKS | Print out DTKS |
| 2 | PKH | PKH | PKH | PKH | PKH |
| 3 | BPNT | BPNT | BPNT | BPNT | BPNT |
| 4 | KMS | PBI | PBI | PBI | KKRM |
| 5 | PBI | – | – | – | PBI |
| 6 | – | – | – | KKM | |
| 7 | – | – | – | Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik yang tercantum DTKS. | Surat Keterangan Pengganti KKM/KKRM |
Keterangan:
1. Print out DTKS dapat diambil dari laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. KMS adalah Kartu Menuju Sejahtera.
3. PKH adalah Program Keluarga Harapan.
4. BPNT adalah Bantuan Pangan Non Tunai.
5. KKRM adalah Kartu Keluarga Rentan Miskin.
6. KKM adalah Kartu Keluarga Miskin.
7. PBI adalah Penerima Bantuan Iuran.
8. Data program penanganan kemiskinan yang digunakan adalah data sampai dengan 15 Mei 2022.
9. Surat Keterangan atau yang serupa, selain bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota tidak diperkenankan digunakan dalam PPDB SMA/SMK Negeri DIY Tahun 2022.
c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
d. Calon peserta didik memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan;
e. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.
C. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI
1. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
b. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
3. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a paling lama 4 (empat) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
5. Perpindahan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b paling lama 1 (satu) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
6. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY.
7. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
8. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
9. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat menggunakan jalur zonasi.
10. Guru sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) adalah guru yang bertugas di SMAN dan SMKN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
11. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, pendaftaran dengan menggunggah/mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
12. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran melalui jalur zonasi.
13. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
14. Calon peserta didik yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
15. Dalam hal jumlah calon perserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
a. Nilai Gabungan;
b. pilihan Sekolah; dan
c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
16. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
17. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021.
18. Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
19. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut:
a. Dilaksanakan secara daring/online melalui laman https://ppdb.jogjaprov.go.id
b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Verifikasi Dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.
Dokumen yang diunggah adalah:
1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
2) Kartu Keluarga; dan
3) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
4) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru).
c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
d. Calon peserta didik memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan;
e. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.
D. JALUR PRESTASI
1. Daya tampung Jalur Prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
3. Calon peserta didik SMKN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua).
4. Calon peserta didik yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
5. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit 330 (tiga ratus tiga puluh).
6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
7. Dalam hal jumlah calon perserta didik dari jalur prestasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
a. Nilai Gabungan;
b. pilihan Sekolah; dan
c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
8. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih Jalur Prestasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
9. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021.
10. Apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
